Page 116 - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

ARKEOLOGI TRANSPORTASI
Perspektif Ekonomi dan Kewilayahan Keresidenan Banyumas 1830–1940an

undang-undang tersebut tidak lebih hanyalah sebuah proteksi bagi
kaum pribumi karena tidak ditindaklanjuti dengan usaha pemerintah
untuk mendorong kaum pribumi menjadi subjek pelaku ekonomi, tetapi
hanyalah menjadikan mereka sebagai objek. 8
Terlepas dari posisi kaum pribumi, dengan diberlakukannya
undang-undang tersebut sektor swasta menjadi lebih berperan dalam
perekonomian Hindia Belanda. Hanya dalam waktu singkat, usaha
perkebunan berkembang di mana-mana, terutama perkebunan tebu.
Usaha tersebut diikuti dengan pendirian pabrik-pabrik gula di berbagai
9
tempat yang tersebar di Pulau Jawa. Perkembangan dan perluasan
perkebunan yang sangat cepat tentu saja membutuhkan tanah yang sangat
luas, sehingga areal yang digunakan tidak terbatas pada areal yang mudah
dijangkau, tetapi telah meluas sampai ke areal-areal yang sulit untuk
dilalui. Banyak daerah yang semula tertutup kemudian menjadi daerah
yang terbuka dengan dibukanya areal perkebunan di daerah tersebut.
Beberapa tahun sebelum diberlakukan Undang-Undang Agraria 1870,
di Hindia Belanda telah terjadi beberapa perubahan. Perubahan tersebut
antara lain, pertama, dihentikannya beberapa tanaman wajib seperti
indigo, teh, kaneel, dan chochenille pada tahun 1865, serta tembakau pada
10
tahun1866. Sampai tahun 1920, kopi menjadi satu-satunya tanaman wajib
di Jawa. Kedua, tanaman tebu perlahan-lahan berganti status dari tanaman
tebu pemerintah menjadi tanaman tebu yang dikuasai oleh pihak swasta.
Hal tersebut merupakan dampak langsung dari penerapan Undang-
11
Undang Gula tahun 1870. Ketiga, perlahan-lahan bidang pengangkutan

8 G. Prince, “Dutch Economic Policy in Indonesia,” dalam Angus Medison dan G. Prince, ed.,
Economic Growth in Indonesia, 1820-1940, (Dordrecht-Holland Publication, 1989), hlm. 205.
9 Pabrik gula yang dibangun di Pulau Jawa sampai tahun 1900 berjumlah 20 buah.
Penambahan terbanyak terjadi setelah diberlakukannya Undang-Undang Agraria 1870. Lihat
Bisuk Siahaan, Industralisasi di Indonesia, Sejak Hutang Kehormatan Sampai Banting Stir, (Jakarta:
Depperindag, 1996), hlm. 12.
10 G. Gonggrijp, Schets eener economische geschiedenis van Nederlandsch-Indie, (Harlem : De
Erven F. Bohn, 1928) hlm. 118.
11 Ibid., hlm 121.

98