Page 111 - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
P. 111
BAB 5 SARANA TRANSPORTASI SELAMA MASA TANAM PAKSA
25
tidak untuk kepentingan negeri Belanda. Untuk meyakinkan pihak
Eerste Kamer, Rochussen menjelaskan bahwa dengan membuka pelabuhan
Cilacap, hal tersebut akan merangsang kenaikan produksi pertanian dan
mendorong kemakmuran daerah setempat.
Pada akhirnya, sebagai bentuk kompromi antara kedua belah pihak,
diputuskan bahwa hanya tiga pelabuhan di Jawa yang akan dibuka untuk
pelabuhan ekspor-impor dan perdagangan besar, yaitu Cirebon, Pasuruan,
dan Cilacap, menyusul beberapa pelabuhan besar lainnya seperti Batavia,
Surabaya, dan Semarang yang telah dibuka jauh hari sebelumnya.
Adapun 13 pelabuhan lain yang saat itu diusulkan hanya berfungsi
sebagai pelabuhan ekspor. Meskipun pelabuhan Cilacap kemudian
dibuka untuk perdagangan yang lebih luas, tetapi sampai tahun 1860-an
tidak banyak berarti, kecuali bagi pemerintah yang menggunakannya
26
sebagai pelabuhan ekspor kopi. Penggunaan pelabuhan tersebut untuk
kepentingan perdagangan swasta masih sangat minim. Hal tersebut
tidak bisa dilepaskan dari kebijakan makro pemerintah, di mana segala
aspek perekonomian masih dikuasai oleh pemerintah sebagai pemegang
kebijakan mutlak. Arus liberalisasi ekonomi baru dijalankan di Hindia
Belanda pada tahun 1870.
Perhatian pemerintah terhadap pelabuhan Cilacap sebenarnya tidak
semata-mata untuk kepentingan ekonomi, tetapi ada semacam keinginan
27
untuk menjadikan kawasan ini sebagai basis pertahanan. Dalam
organisasi tentara di Hindia Belanda, pemerintah mengeluarkan keputusan
4 Desember 1830 yang menetapkan bahwa Pos Nusa Kambangan termasuk
garnisun kecil di Pulau Jawa. Seperti dikatakan oleh van Hoevell, Cilacap
bukan hanya berfungsi sebagai pelabuhan untuk perdagangan, tetapi juga
dapat berfungsi sebagai pelabuhan untuk keperluan evakuasi ke Australia
tanpa melalui selat Sunda atau Bali jika sewaktu-waktu Jawa diserang
25 Ibid.,
26 Zuhdi, op. cit., hlm, 23
27 Susanto Zuhdi, “Fungsi Militer Pelabuhan dan Kota Cilacap 1830-1942,” dalam SEJARAH
5 (Juli 1994), hlm. 76-89.
93
