Page 110 - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

ARKEOLOGI TRANSPORTASI
Perspektif Ekonomi dan Kewilayahan Keresidenan Banyumas 1830–1940an

sejak dibukanya jalur kereta api dari pelabuhan Cilacap ke pedalaman
Banyumas pada akhir abad ke-19.
Selama masa tanam paksa, pelabuhan Cilacap masih sebatas sebagai
pelabuhan “milik pemerintah”. Aktivitas bongkar muat juga masih sebatas
pada barang-barang milik pemerintah. Namun, ketika aktivitas tersebut
semakin meningkat dan pemerintah melihat potensi yang strategis dari
pelabuhan Cilacap, ada keinginan untuk membuka pelabuhan bagi
perdagangan swasta. Ketika Gubernur Jenderal J.J. Rochussen (1845-
1851) berkunjung ke Bagelen (Purworejo), ia menyempatkan diri untuk
mengunjungi pelabuhan Cilacap. Ia menilai pelabuhan Cilacap mempunyai
potensi yang besar untuk dikembangkan sebagai pelabuhan ekspor-impor
22
bagi swasta. Kunjungan Rochussen telah meyakinkan pemerintah untuk
segera memajukan keberadaan pelabuhan ini, terbukti pada tahun 1846
pemerintah mengeluarkan keputusan untuk membuka secara resmi
pelabuhan Cilacap bagi kegiatan perdagangan walaupun masih dalam
23
skala kecil. Dua belas tahun kemudian, pemerintah memperlihatkan
keinginan untuk menjadikan pelabuhan Cilacap berfungsi bagi kegiatan
perdagangan besar, dalam arti tidak saja bagi kalangan pemerintah, tetapi
juga untuk kalangan swasta. Keinginan tersebut diwujudkan dengan
rencana membuka enam belas pelabuhan di Jawa untuk kegiatan tersebut
yang salah satunya adalah pelabuhan Cilacap. 24
Bagi Rochussen, yang pada tahun 1858 telah memangku jabatan
sebagai Menteri Urusan Tanah Jajahan, tidak mudah untuk meyakinkan
pihak Eerste Kamer di Den Haag agar menyetujui pembukaan keenam belas
pelabuhan di Jawa tersebut. Pembicaraan dalam sidang-sidang Eerste Kamer
mengenai laporan Komisi Anggaran Negara 1859 nampaknya berujung
pada keberatan terhadap keinginan pihak pemerintah untuk membuka
pelabuhan-pelabuhan kecil di Jawa dan luar Jawa. Kalangan anggota Eerste
Kamer merasa khawatir bahwa pembukaan pelabuhan tersebut nantinya

22 Zuhdi, op. cit., hlm. 21
23 Besluit. 29 November 1874 No. 1.
24 Mr. P Mijer. Over het openstellen van kusthavens voor den algemeene handel in Nederlandsch-
Indie. (‘sGravenhage: Martinus Nijhoff, 1859), hlm. 4.

92