Cite This        Tampung        Export Record
Judul Yurisprudensi peradilan militer di Indonesia Tahun 1983 Indonesia. Badan Pembinaan Hukum
Pengarang Indonesia. Badan Pembinaan Hukum
Penerbitan Jakarta : BPH. Mabes ABRI, 1983
Deskripsi Fisik Jilid II:xi,604 p. :22 cm.
Subjek YURISPRUDENSI-PERADILAN MILITER
Bahasa Indonesia
Target Pembaca Tidak diketahui / tidak ditentukan

 
No Barcode No. Panggil Akses Lokasi Ketersediaan
2653911311 R 343.014 Ind y Baca di tempat Ruang Baca Fakultas Hukum - Ref. RBFH
Koleksi Khusus
Tersedia
2000911311 R 343.014 095 98 Ind y Baca di tempat Ruang Baca Fakultas Hukum - Ref. RBFH
Koleksi Khusus
Tersedia
Tag Ind1 Ind2 Isi
001 INLIS000000000115538
008 # # ###################################ind##
035 # # $a 0010-0318017311
082 # # $a R 343.014
084 # # $a R 343.014 Ind y
100 # # $a Indonesia. Badan Pembinaan Hukum
245 # # $a Yurisprudensi peradilan militer di Indonesia Tahun 1983 / $c Indonesia. Badan Pembinaan Hukum
260 # # $a Jakarta : $b BPH. Mabes ABRI, $c 1983
300 # # $a Jilid II:xi,604 p. : ; $c 22 cm.
650 # # $a YURISPRUDENSI-PERADILAN MILITER
990 # # $a 2000911311
990 # # $a 2000911311
990 # # $a 2000911311
990 # # $a 2000911311
990 # # $a 2000911311
990 # # $a 2653911311
990 # # $a 2653911311
990 # # $a 2653911311
990 # # $a 2653911311
990 # # $a 2653911311
Content Unduh katalog
 
Karya Terkait :
Analisa dan evaluasi hukum tertulis tentang ketentuan-ketentuan hukum yang berkenaan dengan penentuan jumlah ganti rugi dalam bidang pengangkutan udara Tentang dan sekitar Badan Pembinaan Hukum NAsional Departemen Kehakiman / Indonesia. Badan Pembinaan Hukum NAsional Analisis dan Evaluasi Hukum Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase (UU No. 30 Tahun 1999) / Indonesia. Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI Analisis dan Evaluasi Hukum Tentang Kedudukan, Tugas dan Wewenang Lembaga Negara Pasca Amandemen UUD 1945 / Indonesia. Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI Analisis dan Evaluasi Hukum Tentang Penghapusan Diskriminasi Rasial / Indonesia. Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI Show More