Cite This        Tampung        Export Record
Judul Analisa dan evaluasi hukum tertulis tentang ketentuan-ketentuan hukum yang berkenaan dengan penentuan jumlah ganti rugi dalam bidang pengangkutan udara
Pengarang Indonesia. Badan Pembinaan Hukum Nasional
Penerbitan Jakarta : Badan Pembinaan Hukum Nasional. Departemen Kehakiman, 1992
Deskripsi Fisik xvi, 256 hlm. ;23 cm.
Subjek angkutan udara - undang-undang dan peraturanGanti rugi (hukum)
Bahasa Indonesia
Bentuk Karya Bukan fiksi atau tidak didefinisikan
Target Pembaca Umum

 
No Barcode No. Panggil Akses Lokasi Ketersediaan
093393121 343.097 8 Ind a Dapat dipinjam Perpustakaan Pusat - RBU KKB
Koleksi Umum
Tersedia
pesan
Tag Ind1 Ind2 Isi
001 INLIS000000000013161
005 20180622030548
008 180622################g##########0#ind##
035 # # $a 0010-0317013159
082 # # $a 343.097 8
084 # # $a 343.097 8 Ind a
100 # # $a Indonesia. Badan Pembinaan Hukum Nasional
245 1 # $a Analisa dan evaluasi hukum tertulis tentang ketentuan-ketentuan hukum yang berkenaan dengan penentuan jumlah ganti rugi dalam bidang pengangkutan udara
260 # # $a Jakarta :$b Badan Pembinaan Hukum Nasional. Departemen Kehakiman,$c 1992
300 # # $a xvi, 256 hlm. ; $c 23 cm.
650 # # $a angkutan udara - undang-undang dan peraturanGanti rugi (hukum)
990 # # $a 093393121
990 # # $a 093393121
Content Unduh katalog
 
Karya Terkait :
Tentang dan sekitar Badan Pembinaan Hukum NAsional Departemen Kehakiman / Indonesia. Badan Pembinaan Hukum NAsional Analisis dan Evaluasi Hukum Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase (UU No. 30 Tahun 1999) / Indonesia. Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI Analisis dan Evaluasi Hukum Tentang Kedudukan, Tugas dan Wewenang Lembaga Negara Pasca Amandemen UUD 1945 / Indonesia. Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI Analisis dan Evaluasi Hukum Tentang Penghapusan Diskriminasi Rasial / Indonesia. Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI Analisis dan Evaluasi Hukum Tentang Perjanjian Ekstradisi / Indonesia. Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI Show More