Back Office Baca ditempat Buku Tamu Keanggotaan Online Layanan Koleksi Digital OPAC Statistik Survey
 
    Riwayat Pencarian - Bantuan
  1. Home
  2. Detail Result

Cite This        Tampung        Export Record
Judul Anotasi Undang-Undang Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor1.. Indonesia. Mahkamah Konstitusi. Kepaniteraan Dan Sekretariat Jendral
Pengarang Indonesia. Mahkamah Konstitusi. Kepaniteraan Dan Sekretariat Jendral
Penerbitan Jakarta : Mahkamah Konstitusi, 2017
Deskripsi Fisik vii, 99p.:23 cm.
Subjek UU-PERATURAN PEMERINTAH
Bahasa Indonesia
Target Pembaca Tidak diketahui / tidak ditentukan

 
No Barcode No. Panggil Akses Lokasi Ketersediaan
0023181311 R 324.63 Ind a 1 Baca di tempat Ruang Baca Fakultas Hukum - Ref. RBFH
Koleksi Khusus		 Tersedia
Tag Ind1 Ind2 Isi
001 INLIS000000000106331
008 # # ###################################ind##
035 # # $a 0010-0318008104
082 # # $a R 324.63
084 # # $a R 324.63 Ind a
100 # # $a Indonesia. Mahkamah Konstitusi. Kepaniteraan Dan Sekretariat Jendral
245 # # $a Anotasi Undang-Undang Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor1.. / $c Indonesia. Mahkamah Konstitusi. Kepaniteraan Dan Sekretariat Jendral
260 # # $a Jakarta : $b Mahkamah Konstitusi, $c 2017
300 # # $a vii, 99p.: ; $c 23 cm.
650 # # $a UU-PERATURAN PEMERINTAH
990 # # $a 0023181311
990 # # $a 0023181311
Content Unduh katalog
 
Karya Terkait :
Anotasi Undang-Undang Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik / Indonesia. Mahkamah Konstitusi. Kepaniteraan Dan Sekretariat Jendral Anotasi Undang-Undang Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Kabupaten Maybrat Di Provinsi Papua Barat / Indonesia. Mahkamah Konstitusi. Kepaniteraan Dan Sekretariat Jendral Anotasi Undang-Undang Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah / Indonesia. Mahkamah Konstitusi. Kepaniteraan Dan Sekretariat Jendral Anotasi Undang-Undang Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2006 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2007 / Indonesia. Mahkamah Konstitusi. Kepaniteraan Dan Sekretariat Jendral Anotasi Undang-Undang Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional / Indonesia. Mahkamah Konstitusi. Kepaniteraan Dan Sekretariat Jendral
Anotasi Undang-Undang Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua / Indonesia. Mahkamah Konstitusi. Kepaniteraan Dan Sekretariat Jendral Anotasi Undang-Undang Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi / Indonesia. Mahkamah Konstitusi. Kepaniteraan Dan Sekretariat Jendral Anotasi Undang-Undang Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan / Indonesia. Mahkamah Konstitusi. Kepaniteraan Dan Sekretariat Jendral Anotasi Undang-Undang Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman / Indonesia. Mahkamah Konstitusi. Kepaniteraan Dan Sekretariat Jendral Anotasi Undang-Undang Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi / Indonesia. Mahkamah Konstitusi. Kepaniteraan Dan Sekretariat Jendral
Show More