Back Office Baca ditempat Buku Tamu Keanggotaan Online Layanan Koleksi Digital OPAC Statistik Survey
 
    Riwayat Pencarian - Bantuan
  1. Home
  2. Detail Result

Cite This        Tampung        Export Record
Judul Anotasi Undang-Undang Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Indonesia. Mahkamah Konstitusi. Kepaniteraan Dan Sekretariat Jendral
Pengarang Indonesia. Mahkamah Konstitusi. Kepaniteraan Dan Sekretariat Jendral
Penerbitan Jakarta : Mahkamah Konstitusi, 2017
Deskripsi Fisik viii, 273p.:23 cm.
Subjek UU-PEMERINTAHAN
Bahasa Indonesia
Target Pembaca Tidak diketahui / tidak ditentukan

 
No Barcode No. Panggil Akses Lokasi Ketersediaan
0010181311 R 342.02 Ind a Baca di tempat Ruang Baca Fakultas Hukum - Ref. RBFH
Koleksi Khusus		 Tersedia
Tag Ind1 Ind2 Isi
001 INLIS000000000106334
008 # # ###################################ind##
035 # # $a 0010-0318008107
082 # # $a R 342.02
084 # # $a R 342.02 Ind a
100 # # $a Indonesia. Mahkamah Konstitusi. Kepaniteraan Dan Sekretariat Jendral
245 # # $a Anotasi Undang-Undang Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah / $c Indonesia. Mahkamah Konstitusi. Kepaniteraan Dan Sekretariat Jendral
260 # # $a Jakarta : $b Mahkamah Konstitusi, $c 2017
300 # # $a viii, 273p.: ; $c 23 cm.
650 # # $a UU-PEMERINTAHAN
990 # # $a 0010181311
990 # # $a 0010181311
990 # # $a 0010181311
Content Unduh katalog
 
Karya Terkait :
Anotasi Undang-Undang Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor1.. / Indonesia. Mahkamah Konstitusi. Kepaniteraan Dan Sekretariat Jendral Anotasi Undang-Undang Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik / Indonesia. Mahkamah Konstitusi. Kepaniteraan Dan Sekretariat Jendral Anotasi Undang-Undang Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Kabupaten Maybrat Di Provinsi Papua Barat / Indonesia. Mahkamah Konstitusi. Kepaniteraan Dan Sekretariat Jendral Anotasi Undang-Undang Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2006 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2007 / Indonesia. Mahkamah Konstitusi. Kepaniteraan Dan Sekretariat Jendral Anotasi Undang-Undang Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional / Indonesia. Mahkamah Konstitusi. Kepaniteraan Dan Sekretariat Jendral
Anotasi Undang-Undang Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua / Indonesia. Mahkamah Konstitusi. Kepaniteraan Dan Sekretariat Jendral Anotasi Undang-Undang Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi / Indonesia. Mahkamah Konstitusi. Kepaniteraan Dan Sekretariat Jendral Anotasi Undang-Undang Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan / Indonesia. Mahkamah Konstitusi. Kepaniteraan Dan Sekretariat Jendral Anotasi Undang-Undang Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman / Indonesia. Mahkamah Konstitusi. Kepaniteraan Dan Sekretariat Jendral Anotasi Undang-Undang Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi / Indonesia. Mahkamah Konstitusi. Kepaniteraan Dan Sekretariat Jendral
Show More