Cite This        Tampung        Export Record
Judul Putusan perkara nomor 070/PUU-II/2004 : Pengujian UU nomor 26 tahun 2004 tentang pembentukan provinsi Sulawesi Barat terhadap UUD 1945 Indonesia. Mahkamah Konstitusi
Pengarang Indonesia. Mahkamah Konstitusi
Penerbitan Jakarta Sekjen dan kepaniteraan. Mahkamah Konstitusi RI 2006
Deskripsi Fisik x, 42 hlm.22 cm.
Subjek PROVINCIAL GOVERNMENTS (INDONESIA - SULAWESI BARAT)
Bahasa Indonesia
Target Pembaca Tidak diketahui / tidak ditentukan

 
No Barcode No. Panggil Akses Lokasi Ketersediaan
004207111 352.14 Ind p 1 Baca di tempat Perpustakaan Pusat - KK KKB
Koleksi Khusus
Tersedia
Tag Ind1 Ind2 Isi
001 INLIS000000000073638
008 # # ###################################ind##
035 # # $a 0010-1017002192
082 # # $a 352.14
084 # # $a 352.14 Ind p 5
110 # # $a Indonesia. Mahkamah Konstitusi
245 # # $a Putusan perkara nomor 070/PUU-II/2004 : Pengujian UU nomor 26 tahun 2004 tentang pembentukan provinsi Sulawesi Barat terhadap UUD 1945 / $c Indonesia. Mahkamah Konstitusi
260 # # $a Jakarta $b Sekjen dan kepaniteraan. Mahkamah Konstitusi RI $c 2006
300 # # $a x, 42 hlm. ; $c 22 cm.
650 # # $a PROVINCIAL GOVERNMENTS (INDONESIA - SULAWESI BARAT)
990 # # $a 004207111
990 # # $a 004307111
990 # # $a 004407111
990 # # $a 006107111
990 # # $a 006207111
Content Unduh katalog
 
Karya Terkait :
Putusan perkara nomor 071/PUU-II/2004 perkara nomor 001-002/PUU-III/2005 pengujian UU no. 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang terhadap UUD 1945 Putusan perkara nomor 069/PUU-II/2004 : Pengujian UU nomor 30 tahun 2002 tentang komisi pemberantasan korupsi terhadap UUD 1945 / Indonesia. Mahkamah Konstitusi Putusan nomor 010/PUU-III/2005 pengujian UU no. 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah terhadap UUD 1945 / Indonesia. Mahkamah Konstitusi Putusan perkara nomor 065/PUU-II/2004 : Pengujian UU nomor 26 tahun 2000 tentang pengadilan hak asasi manusia terhadap UUD 1945 / Indonesia. Mahkamah Konstitusi Putusan nomor 004/PUU-III/2005 pengujian UU no. 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman terhadap UUD 1945 / Indonesia. Mahkamah Konstitusi Show More