Cite This        Tampung        Export Record
Judul Putusan perkara nomor 007/PUU-III/2005 : Pengujian UU No. 40 tahun 2004 tentang sistem jaminan sosial nasional terhadap UUD 1945 Indonesia. Mahkamah Konstitusi
Pengarang Indonesia. Mahkamah Konstitusi
Penerbitan Jakarta Sekjen Jenderal dan kepaniteraan. Mahkamah Konstitusi RI 2006
Deskripsi Fisik x, 202 hlm.22 cm.
Subjek SOCIAL SECURITY - LAW AND LEGISLATION
Bahasa Indonesia
Target Pembaca Tidak diketahui / tidak ditentukan

 
No Barcode No. Panggil Akses Lokasi Ketersediaan
005807111 344.032 Ind p 1 Baca di tempat Perpustakaan Pusat - KK KKB
Koleksi Khusus
Tersedia
Tag Ind1 Ind2 Isi
001 INLIS000000000073757
008 # # ###################################ind##
035 # # $a 0010-1017002311
082 # # $a 344.032
084 # # $a 344.032 Ind p 3
110 # # $a Indonesia. Mahkamah Konstitusi
245 # # $a Putusan perkara nomor 007/PUU-III/2005 : Pengujian UU No. 40 tahun 2004 tentang sistem jaminan sosial nasional terhadap UUD 1945 / $c Indonesia. Mahkamah Konstitusi
260 # # $a Jakarta $b Sekjen Jenderal dan kepaniteraan. Mahkamah Konstitusi RI $c 2006
300 # # $a x, 202 hlm. ; $c 22 cm.
650 # # $a SOCIAL SECURITY - LAW AND LEGISLATION
990 # # $a 005807111
990 # # $a 005907111
990 # # $a 006007111
Content Unduh katalog
 
Karya Terkait :
Putusan perkara nomor 071/PUU-II/2004 perkara nomor 001-002/PUU-III/2005 pengujian UU no. 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang terhadap UUD 1945 Putusan perkara nomor 069/PUU-II/2004 : Pengujian UU nomor 30 tahun 2002 tentang komisi pemberantasan korupsi terhadap UUD 1945 / Indonesia. Mahkamah Konstitusi Putusan nomor 010/PUU-III/2005 pengujian UU no. 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah terhadap UUD 1945 / Indonesia. Mahkamah Konstitusi Putusan perkara nomor 065/PUU-II/2004 : Pengujian UU nomor 26 tahun 2000 tentang pengadilan hak asasi manusia terhadap UUD 1945 / Indonesia. Mahkamah Konstitusi Putusan nomor 004/PUU-III/2005 pengujian UU no. 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman terhadap UUD 1945 / Indonesia. Mahkamah Konstitusi Show More