Cite This        Tampung        Export Record
Judul Diplomasi Ekonomi: Optimalisasi Instrumen Kerjasama Luar Negeri Sebagai Upaya Peningkatan Ekspor dan Arus Masuk Investasi ke Indonesia
Pengarang Indonesia. Kementerian Luar Negeri. Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan
Penerbitan Jakarta : Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan, 2012
Subjek INDONESIA - INTERNATIONAL RELATION
Bahasa Indonesia
Target Pembaca Tidak diketahui / tidak ditentukan

 
No Barcode No. Panggil Akses Lokasi Ketersediaan
153213111 327.598 Ind d-2 Dapat dipinjam Perpustakaan Pusat - RBU KKB
Koleksi Umum
Tersedia
pesan
Tag Ind1 Ind2 Isi
001 INLIS000000000040531
008 # # ###################################ind##
035 # # $a 0010-0417023012
082 # # $a 327.598
084 # # $a 327.598 Ind d-2
100 # # $a Indonesia. Kementerian Luar Negeri. Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan
245 # # $a Diplomasi Ekonomi: Optimalisasi Instrumen Kerjasama Luar Negeri Sebagai Upaya Peningkatan Ekspor dan Arus Masuk Investasi ke Indonesia
260 # # $a Jakarta : $b Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan, $c 2012
650 # # $a INDONESIA - INTERNATIONAL RELATION
990 # # $a 153213111
Content Unduh katalog
 
Karya Terkait :
Kompilasi Focus Group Discussion Diplomasi Perbatasan. Buku 1. Pengelolaan dan Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil Terluar di Wilayah Perbatasan: Studi Kasus di Provinsi Sulawesi Utara. Menado, 25-27 November 2012 Kompilasi Focus Group Discussion Diplomasi Perbatasan. Buku 2. Pembangunan Ekonomi dan Pengelolaan Daerah di Sekitar Alur Laut Kepulauan Indonesia II (ALKI II) Selat Lombok Melalui Pemberdayaan Masyarakat Setempat. Lombok, 12-14 Desember 2012 Kajian upaya peningkatan kualitas perlindungan dan pelayanan TKI di Luar Negeri / Indonesia. Kementerian Luar Negeri. Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Petunjuk Teknis peningkatan kualitas perlindungan dan pelayanan Warga Negara Indonesia di Luar Negeri / Indonesia. Kementerian Luar Negeri. Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Kompilasi Lokakarya Forum Komunikasi Kelitbangan / Indonesia. Kementerian Luar Negeri. Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Show More